KUA-PPASS DAN APBD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2022

SHARE

Inspektur Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumedang Drs. Rohaendi, MM mengikuti Giat Penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 secara virtual, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Sumedang. Selasa, (27/07/2021)

Kegiatan tersebut untuk mengevaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2022 dalam Rangka Mewujudkan Visi Misi SIMPATI 2023 melalui Inovasi dan Kolaborasi pada masa Pandemi COVID - 19. Dalam hal ini, Target Kinerja Inspektorat Kabupaten Sumedang 2021 - 2023 yaitu :

  1. Maturitas SPIP (level maturitas SPIP di setiap OPD tersebut dilihat dari hasil penilaian Self asessment (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, kegiatan pengendalian,  Informasi dan Komunikasi, Pemantauan pengendalian intern). Maturitas SPIP adalah hasil evaluasi BPKP yang didahului proses Penilaian Mandiri oleh Tim Kabupaten dan dilakukan penjaminan oleh Tim Penjaminan Kualitas (Inspektorat);
  2. Tingkat Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM) (IACM bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan audit internal melalui langkah evolusi kecil yang disusun menjadi lima level kapabilitas progresif, yaitu : Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), Level 5 (Optimizing));
  3. Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM (Zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. Pembangunan zona integritas dimulai dari pencanangan unit kerja percontohan sebagai Zona Integritas, pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah (Inspektorat jenderal/inspektorat kementerian/Lembaga, inspektorat daerah). Tim penilai internal penilaian mandiri (self assessment) lembar Kerja Evaluasi (ZI) menuju WBK/WBBM terhadap OPD yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK, sesuai dengan PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani  Di Lingkungan Instansi Pemerintah);
  4. Persentase  tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan  rekomendasi (untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya);
  5. Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD (untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan APBD yang material hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan APIP).

Giat Penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 disampaikan melalui virtual terhadap Tim Penilai Penyelarasan KUA PPAS Asisten Daerah Pembangunan Kabupaten Sumedang.