Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 Pada Inspektorat Kabupaten Sumedang

SHARE

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan   citra   yang   kurang   baik   terhadap   aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Inspektorat sebagai lembaga pengawasan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk melakukan pengawasan internal secara profesional dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik maka perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik pada Inspektorat Kabupaten Sumedang.

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan SKM Penyelenggara Pelayanan Publik pada Inspektorat Kabupaten Sumedang, meliputi Metode Survei, Pelaksanaan dan Teknik Survei, Langkah-langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Langkah-langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Langkah-langkah Pengolahan Data, Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei Kepuasan Masyarakat, Analisa hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut.

          Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat periode semester I tahun 2020 atas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang, dapat disimpulkan bahwa:

  1. Mutu pelayanan yang diberikan Inspektorat Kabupaten Sumedang masuk dalam kategori B.
  2. Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Sumedang masuk dalam kategori BAIK.

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan, masih ada beberapa unsur yang hasilnya masih kurang baik. Adapun 3 unsur yang nilainya terendah yaitu:

1)    Unsur Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3,100;

2)    Unsur Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan dengan nilai 3,090;

3)    Unsur Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,130;

       Secara umum penyelenggaraan pelayanan publik Inspektorat Kabupaten Sumedang menunjukan kinerja baik (B). Kondisi tersebut diharapkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan birokrasi, menciptakan prosedur dan mekanisme kerja yang mudah, sederhana, singkat, mempermudah persyaratan pelayanan, memperbaiki kenyamanan lingkungan sehingga meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan layanan. Semoga survei ini dapat dilaksanakan secara periodik, berkesinambungan dan berdampak pada peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replika inovasi pelayanan publik pada Inspektorat Kabupaten Sumedang.